Sebelumnya saya sudah membahas tentang politik,dan sekarang saya
akan membahas tentang kasus politik.
I.Kasus
Politik
Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan (decision making) khususnya dalam negara. Dengan demikian ilmu politik adalah cabang dari ilmu social yang berdampingan dengan cabang ilmu social lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi dan psikologi. Ilmu politik yang sama dengan ilmu social lainnya berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut mempelajari tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu.
Dalam kehidupan
politik saat ini terdapat masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia
tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Masalah hukum itu dapat dijadikan
bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Budaya yang tidak
sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak
berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini.
Budaya buruk
politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi
pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran
membangun bangsa. Masalah politik di Indonesia erat hubungannya dengan
masalah-masalah penegakan supremasi hukum yang lemah karena feodalisme
lembaga-lembaga hukum terhadap pemegang kekuasaan. Hal ini juga dipicu oleh
masalah ekonomi partai maupun kepentingan golongan.
II.Kasus politik terbesar di Indonesia tahun
2015
1. Skandal
Freeport
Anggota DPR
berinisial SN, yang belakangan diketahui adalah Ketua Dewan Setya Novanto
bersama dengan seorang pengusaha bernama Muhammad Riza Chalid melakukan
pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin
medio Mei dan awal Juni di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan.
Pertemuan
ketiganya ternyata direkam oleh Maroef. Dalam rekaman itu terungkap bahwa Riza
Chalid menyebut nama Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla,
dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam rekaman itu,
Riza menyarankan agar Freeport memberikan saham pada Presiden Jokowi sebesar 11
persen, dan Jusuf Kalla 9 persen. Total 20 persen saham.
Maroef mengakui
sebagai pihak yang merekam kemudian melaporkan hal itu pada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman selanjutnya meneruskan
laporan tersebut kepada DPR.
Menyikapi hal ini,
DPR langsung menggelar sidang Mahkamah Kehormatan DPR untuk Setya Novanto.
Saksi yang dihadirkan antara lain, Maroef, Sudirman, dan Luhut.
2. Duo
Fadli Zon dan Setya Novanto
Nama Setya Novanto dan Fadli Zon paling sering
diperbincangkan di media sosial. Mereka menarik perhatian netizen setelah
bertemu dengan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump di Amerika
Serikat.
Saat itu, Trump bertanya pada Setya apakah
orang Indonesia menyukainya? Setya mengatakan “Iya”. Pernyataan Setya ini
dianggap tidak mewakili seluruh warga se-tanah air. Ia pun di-bully di media
sosial. Tak lama setelah itu, Setya dan Fadli kembali menuai kontroversi karena
diundang oleh Raja Saudi Arabia untuk haji gratis pasca tragedi crane di
Mekkah. Disusul kejadian tragedi di Mina.
3. Konflik di tubuh Golkar
Pada 19 Mei, Mahkamah Agung membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga kembali ke putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Putusan itu membatalkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan
Golkar hasil Munas Jakarta.
Kepengurusan Golkar pun kembali kepada hasil
Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal “Ical” Bakrie dengan Idrus Marham sebagai
sekretaris jenderal. Dalam kepengurusan tersebut, Agung Laksono menjabat
sebagai wakil ketua umum.
Ical mengatakan Partai Golongan Karya siap
menatap masa depan. Kisruh yang sempat mengguncang partai berlambang beringin
ini, Ical sudah menjadi masa lalu.
III.Kesimpulan
Politisi di negri ini sudah
melupakan tugas awalnya yang bekerja untuk rakyat.Kebanyakan dari mereka
menjadi wakil rakyat hanya sebatas tergiur dengan fasilitas yang diberikan
pemerintah dan jabatan yang tinggi dengan mengatas namakan rakyat.Dengan
jabatan tersebut mereka lupa dengan janji manis yang diberikan saat kampanye
berlangsung,merangkak dan memohon belas kasih agar mendapat empati dari
masyarakat. Dalam kehidupan politik saat ini
terdapat masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia tidak stabil dan
tumbuh tidak sehat.Hukum politik di Indonesia seperti di kuasai oleh mereka
yang punya jabatan tinggi di negri ini,hukum di negri ini terasa tumpul keatas
tapi tajam kebawah.Seharusnya hukum bertindak adil kepada siapa saja mereka
yang melanggarnya,tanpa memandang siapa dan apa jabatannya,hukum di Indonesia
bersifat mutlak yang sudah di atur oleh UU,agar kedepannya tidak ada lagi
kasus-kasus politik yang perlahan-lahan menggerogoti pola pikir bangsa ini.
Daftar Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar